Kamis, 05 Februari 2009
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memastikan tidak akan membebankan anggaran pada pemerintah kawasan dalam menyelenggarakan ujian tamat sekolah berstandar nasional (UASBN) pengganti ujian nasional (UN). "Tidak akan dibebankan ke daerah. Nanti tetap dari sentra semunya," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam rapat kerja dengan Komisi X dewan perwakilan rakyat RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (1/12).
Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu menjelaskan, pembuatan soal akan dibiayai pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah juga punya soal-soal dari bank soal. "Kita sudah siap 70 persen jikalau ratas menyetujui moratorium UN," jelasnya.
Muhadjir menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan APBN sebesar Rp 491 miliar untuk penyelenggaraan UN pada 2017. Kendati demikian, dia memperkirakan pelaksanaan UASBN akan memakan anggaran total sebesar Rp 1 triliun.
Apabila realisasi UASBN bisa menurunkan anggaran yang selama ini dipakai untuk UN, maka uang tersebut dipakai untuk revitalisasi dan melengkapi peralatan sekolah. Sebab, Muhadjir menyampaikan pemerintah menargetkan penyelenggaraan UASBN menjadi tanpa kertas atau berbasis komputer. "Itu hitung-hitungan kasar, Rp 500 miliar hingga Rp 1 triliun," jelasnya. (republika)